Mal – Indo (Malaysia and Indonesia)

40 Tahun Rujuk Malaysia-Indonesia Malaysia Lebih Leluasa Nikmati Perbatasan (1)
OlehAju
Pengantar redaksi:
Sabtu, 11 Agustus 2007, genap 40 tahun usia rujuk Federasi Malaysia–Republik Indonesia (Malindo). Namun ternyata, persoalan di daerah perbatasan Malaysia-Indonesia belum juga selesai. Untuk mengulas masalah tersebut, SH menyajikan dua tulisan (hari ini dan esok).

PONTIANAK – Dalam forum sidang Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK Sosek Malindo) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat-Negara Bagian Sarawak, di Pontianak, 3–5 Agustus 2007, Sarawak menyatakan tidak siap membuka jalur transportasi laut rute Pelabuhan Sematan–Pelabuhan Sintete, Kabupaten Sambas. Ini berarti salah satu materi kesepakatan di Kuching, Sarawak, tahun 2004, tidak bisa direalisasikan sesuai rencana di tahun 2007.

Dalih ketidaksiapan Sarawak karena keterbatasan infrastruktur. Tapi jika dilihat dari kepentingan ekonomi jangka pendek, ini mempersulit upaya pemberantasan illegal logging (pembalakan liar) yang gencar digalakkan Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

Cukup lama perbatasan Indonesia di Kalimantan bagaikan kawasan tak bertuan, sehingga terjadi penjarahan hutan dan penyelundupan kayu. Dan sudah menjadi rahasia umum, Pelabuhan Sematan, Distrik Serikin, dijadikan tempat bongkar muat kayu setengah olahan dari Indonesia yang diselundupkan lewat Perairan Gosong Niger, Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar.

Sarawak sejak 1998 memutuskan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, Hardwood Sendirian Berhard, yang secara khusus memutihkan kayu setengah olahan ilegal dari Indonesia.

Untuk melegalkan kayu yang diselundupkan lewat jalur darat, kantor perwakilan Hardwood Sendirian Berhard dibuka di Distrik Lubok Antu, guna menampung kayu jarahan dari Taman Nasional Betung Kerihun lewat Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Ini membuat Malaysia sempat dicatat sebagai negara produsen kayu olahan terbesar di dunia. Indonesia telah berkali-kali mengajukan komplain kepada Sarawak, tapi Malaysia menolak, dengan dalih lembaga resmi yang mengurus masalah kehutanan tidak terlibat dalam jaringan KK Sosek Malindo yang dibentuk 23 Mei 1985 itu. “Walau intensitas penyelundupan kayu setengah olahan turun drastis dalam tiga tahun terakhir, kenyataannya sumber daya alam di sepanjang perbatasan lebih dinikmati rakyat Malaysia, karena keterbatasan infrastruktur yang kita miliki. Masyarakat Indonesia di perbatasan identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan,” kata Gubernur Kalbar H Usman Jafar.
Luas areal perbatasan di Kalimantan 2,3 juta hektar, membentang dari Kaltim hingga Kalbar. Terdapat sekitar 50 jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Sarawak. Di antaranya telah disepakati 16 di Kalbar dan 10 di Sarawak sebagai Pos Lintas Batas (PLB).

Patok Batas Hilang
Masalah yang paling serius adalah belum tuntasnya kesepakatan batas negara, rusaknya patok batas, dominannya penggunaan mata uang asing, kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat Kalbar dengan Sarawak, serta koordinasi antarinstansi belum optimal. Selain itu, prasarana jalan, air bersih, listrik dan telekomunikasi terbatas, serta kurangnya pengamanan di desa-desa yang punya jalan setapak atau “jalan tikus” menuju perbatasan, sehingga marak kegiatan ilegal lintas batas seperti penyelundupan kayu dan perdagangan manusia. Di perbatasan Kaltim-Kalbar telah dibangun patok tapal batas 19.328 unit Tipe A, B, C, dan D. Patok A dipasang dengan jarak 300 kilometer berjumlah 7 unit, Tipe B berjarak 5 kilometer sebanyak 76 unit, Tipe C berjarak 5 kilometer berjumlah 535 unit, dan Tipe D berjarak 25-200 meter total 18.710 unit. Namun, Danrem 121/Alam Bhana Wanawai, Kol (Inf) Edy Susanto, mengakui beberapa patok hilang atau hancur. Patok A1 di Tanjung Datu, misalnya, pada posisi 02 derajat 04 detik 52,82 menit lintang utara dan 109 derajat 38 detik 418 menit bujur timur bergeser ke dalam oleh aktivitas Malaysia, sehingga daratan Indonesia berpotensi kehilangan 6,4 juta meter persegi. Indonesia–Malaysia juga masih menyimpan sepuluh masalah perbatasan, dan ini pernah dibahas dalam special meeting karena Malaysia mengklaim hanya ada sembilan masalah. Malaysia menjanjikan pertemuan berikutnya pada Juli 2002 untuk menyelesaikan ketidaksepahaman itu, tetapi belakangan Malaysia malah mengklaim perairan Blok Ambalat, Karang Unarang, Kaltim, serta maraknya berita tentang pengusiran nelayan Indonesia oleh militer Malaysia di Gosong Niger, Tanjung Datu, Februari-Maret 2005.

“Bom Waktu”
Ketua DPRD Provinsi Kalbar Zulfadhli mengingatkan jika pemerintah pusat tidak proaktif menggelar special meeting, kemelut patok tapal batas akan meninggalkan “bom waktu”. Karena di areal itu, Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat 6.307 hektare, meliputi Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas seluas 1.500 hektar; di Batu Aum, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang 7 hektare;dan di Sungai Sinapad, Kaltim seluas 4.800 hektare. Dilihat dari pembangunan fisik, Sarawak memang gencar, bahkan menanam pohon kelapa sawit hanya beberapa meter dari titik patok batas. Malah di Distrik Serikin yang berbatasan dengan Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, kini dibangun markas militer lengkap dengan prasarana tempur darat. Sebaliknya, sebagian besar wilayah Indonesia masih semak belukar dan hutan belantara. Jika kondisi ini dibiarkan, Wagub Kalbar LH Kadir mengkhawatirkan militer Malaysia akan leluasa menguasai perbatasan darat jika pecah konflik. Malaysia juga leluasa menempatkan peralatan tempur berat hingga ke titik patok tapal batas. “TNI membutuhkan waktu lama lewat udara untuk bisa menjangkau areal perbatasan dengan biaya sangat mahal, risiko tinggi, karena keterbatasan infrastruktur transportasi. Persoalan ini mesti disadari bersama, karena sama sekali tidak ada jaminan hubungan diplomatik kedua negara selamanya berjalan harmonis,” kata Kadir. Provinsi Kalbar memang pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum untuk mengelola perbatasan. Hal ini sudah dijanjikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kerjanya ke Kalbar, 22 Juni 2005. Tetapi pada kunjungan kerja ke Pontianak 9–10 Juli 2007, Presiden menugaskan Gubernur Kalbar H Usman Jafar dan Gubernur Kaltim Jurnalis Ngayoh, untuk lebih detail merencanakan pembangunan di perbatasan. Presiden berdalih Perpres perbatasan tidak jadi diterbitkan karena harus lebih banyak menghimpun masukan dari daerah supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. Presiden berjanji mengundang Gubernur Kalbar dan Kaltim menggelar ekspose di Jakarta pada akhir Agustus 2007 untuk tahap akhir Perpres Perbatasan. n

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: